Komisi VIII DPR RI mendesak Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa untuk melakukan penajaman arah kebijakan dan program dalam melakukan perbaikan Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019. Ini penting agar sasaran kerja Kemensos ke depan dapat efektif dalam menangani masalah-masalah kesejahteraan sosial.

“Kita ingin Mensos melakukan penajaman arah kebijakan dan program dengan melengkapi data pemetaan permasalahan kesejahteraan sosial tahun 2016 agar dapat diketahui strategi percepatan apa yang hendak dilakukan oleh Mensos dalam menanggulangi masalah-masalah kesejahteraan sosial,” kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR Deding Ishak.

Hal ini disampaikan Deding seusai Rapat Kerja Komisi VIII DPR dengan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa di Jakarta, Kamis (24/4) malam, dengan agenda “Rencana Strategis RPJM Kementerian Sosial dalam rangka Memahami Pembahasan APBN 2016.”

Menurut Deding, dalam menyusun program dan kebijakan tahun 2016 Mensos harus memperhatikan secara sungguh-sungguh saran dan pandangan anggota Komisi VIII seperti perlunya memperluas daerah atau wilayah jangkauan yang menjadi sasaran program dan target kinerja. Hal ini juga dengan tetap berpedoman pada data pemetaan yang akurat sehingga realisasi setiap kegiatan dapat tepat sasaran dan mencapai hasil optimal.

Selain itu, Kemensos juga diminta meningkatkan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait sehingga program-program yang memiliki kemiripan jenis dan sasaran bias dihindari dan tidak terjadi tumpang tindih program, kegiatan dan anggaran.

“Dalam konteks itu juga diperlukan penguatan kualitas dan kuantitas potensi sumber daya kesejahteraan sosial sebagai pendamping terhadap pelaksanaan program unggulan di Kementerian Sosial,” ujar Deding sembari menekankan perlunya meningkatkan sosialisasi program prioritas dan program unggulan secara masif.

Komisi VIII mendukung kebijakan Mensos tentang enam jenis program unggulan yang akan digulirkan pada tahun 2016 dalam rangka mengatasi masalah kesejahteraan sosial, namun dengan tetap memperhatikan hal-hal penting yang terkait dengan realisasi program tersebut.

Misalnya, kata politisi Partai Golkar ini, perlunya meningkatkan kualitas dan kuantitas sebaran penerima program baik di tingkat kecamatan maupun kabupaten/kota. Juga menyusun rencana aksi nasional (RAN) yang menjadi program unggulan kemensos tersebut.

“Tak kalah penting adalah melakukan penataan kelembagaan internal Kementerian Sosial untuk meningkatkan kinerja dan menjalankan tugas dan fungsi serta mengefektifkan fungsi koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait,” kata Deding yang juga Ketua Umum DPP Majelis Dakwah Islamiyah (MDI) ini.

Lebih jauh lagi, Komisi VIII ingin Kemensos melakukan sinkronisasi data yang memiliki kemiripan atau kesamaan kegiatan yang dilakukan antar satuan kerja (satker) sehingga dapat dicapai target yang optimal. “Kemensos juga perlu menindaklanjuti berbagai kebijakan dan program yang diamanatkan sesuai dengan amanah undang-undang,” pungkas Deding Ishak. (***/mp)